Payakumbuh – Sengkarut Turnamen Domino yang diselenggarakan atas nama Wali Kota Parepare baru-baru ini justru meninggalkan aroma tak sedap. Alih-alih menjadi ajang silaturahmi dan hiburan masyarakat, kegiatan ini berubah menjadi polemik. Sejumlah peserta mengeluhkan uang pendaftaran yang raib tanpa kejelasan, sementara para wasit mengaku belum menerima honor hingga kini.
Turnamen Bergengsi, Tapi…
Diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT Parepare, turnamen domino ini semula mendapat sambutan positif. Mengusung nama besar Wali Kota, event ini digadang-gadang sebagai salah satu kegiatan resmi yang ditunggu-tunggu masyarakat.
Baca Juga : Sindiran Anies, Jawaban Mantan Wakil, dan Prabowo yang “Merangkul Semua
Namun harapan itu cepat pupus. Begitu turnamen usai, sejumlah masalah muncul ke permukaan. Beberapa peserta mengaku telah membayar uang pendaftaran, namun hingga kini belum mengetahui ke mana uang itu mengalir dan siapa yang mengelolanya. Tak ada laporan pertanggungjawaban, tak ada transparansi.
Wasit: “Kami Diminta Profesional, Tapi Tak Dihargai”
Keluhan tak hanya datang dari peserta. Para wasit yang bertugas selama turnamen mengungkapkan bahwa mereka belum menerima honor yang dijanjikan.
“Kami diminta bertugas penuh, menjaga netralitas, bahkan diminta tampil profesional. Tapi setelah semua selesai, tidak ada kejelasan soal hak kami,” ungkap salah satu wasit yang enggan disebutkan namanya.
Beberapa di antaranya bahkan telah berulang kali menghubungi panitia, namun hanya mendapat jawaban mengambang. Ironisnya, mereka tetap dihimbau untuk ‘bersabar’ tanpa kepastian waktu pembayaran.
Panitia Menghilang, Wali Kota Bungkam
Lebih parah lagi, pihak panitia pelaksana kini sulit dihubungi. Tak sedikit yang menduga bahwa panitia internal belum siap mengelola kegiatan sebesar ini, terlebih membawa nama kepala daerah.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Parepare maupun pejabat terkait lainnya. Keheningan ini justru memperkuat dugaan bahwa ada yang tidak beres dalam pelaksanaan turnamen tersebut.
Uang Rakyat, Harus Transparan
Kegiatan yang menggunakan nama pejabat publik, apalagi diduga melibatkan dana dari peserta dan kemungkinan unsur APBD, seharusnya dikelola secara terbuka. Masyarakat Parepare berhak tahu: siapa yang bertanggung jawab atas turnamen ini? Di mana dana peserta? Kenapa wasit tidak dibayar?
Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati
