Pemko Payakumbuh Tetap Optimistis Jalankan Pembangunan

Payakumbuh — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh memastikan pelayanan publik dan program pembangunan prioritas tetap berjalan optimal meski menghadapi penurunan signifikan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan hal itu saat menyampaikan Nota Pengantar Wali Kota terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (10/11/2025).

Dana Transfer Turun Rp116,88 Miliar

Zulmaeta menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan pada 23 September 2025, Transfer ke Daerah (TKD) untuk Payakumbuh mengalami penurunan cukup tajam. Total dana transfer tahun 2026 hanya mencapai Rp401,9 miliar, atau berkurang Rp116,88 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi kita semua. Namun, kami tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dasar masyarakat dan memastikan pembangunan prioritas daerah berjalan optimal,” ujar Zulmaeta.

APBD Disusun Transparan dan Berorientasi Kemandirian Fiskal

Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2026 dilakukan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kemandirian fiskal daerah, dengan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintah Kota menyusun APBD 2026 agar tetap selaras dengan kebijakan fiskal nasional yang tertuang dalam RAPBN 2026. Selain itu, penyusunan anggaran juga mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi makro, kesinambungan fiskal daerah, serta pokok-pokok kebijakan fiskal nasional (KEM-PPKF).

“APBD harus responsif terhadap dinamika global, perubahan iklim, dan situasi geopolitik. Meski banyak tantangan, kita tetap optimistis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah 2026

Dalam Nota Keuangan, Pemko Payakumbuh memproyeksikan pendapatan daerah 2026 sebesar Rp652,98 miliar. Jumlah ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp158 miliar, Pendapatan Transfer Rp494,98 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp0.

Sementara total belanja daerah direncanakan mencapai Rp738,14 miliar, dengan rincian:

Belanja operasi: Rp674,52 miliar
Belanja modal: Rp62,61 miliar
Belanja tidak terduga: Rp1 miliar

Selisih antara pendapatan dan belanja akan ditutup melalui pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp85,16 miliar.

Lima Prioritas Utama Pembangunan Payakumbuh 2026

Wali Kota Zulmaeta menegaskan, arah pembangunan tahun 2026 berpedoman pada tema RKPD Payakumbuh 2026, yaitu “Peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat untuk transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.”

Ia merinci lima prioritas utama pembangunan, yakni:

Peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak, sehat, dan berdaya saing.
Penguatan ekonomi berbasis produk unggulan dan inovasi.
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Penguatan nilai sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.
Peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dorong Kemandirian Daerah Lewat Optimalisasi PAD

Selain mengandalkan dana transfer, Pemko Payakumbuh juga berfokus meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Zulmaeta menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.

“Kami tengah mengevaluasi regulasi pajak dan retribusi, membentuk BUMD baru, serta memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sistem pemungutan pajak,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan fiskal daerah harus tetap berpihak pada masyarakat kecil. “Kita harus mampu memaksimalkan potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Harapan agar Pembahasan RAPBD Berjalan Konstruktif

Menutup penyampaian Nota Keuangan, Zulmaeta berharap pembahasan RAPBD 2026 antara eksekutif dan legislatif dapat berlangsung konstruktif dan transparan.

Ia menilai dokumen anggaran bukan sekadar tumpukan angka, tetapi menjadi instrumen kebijakan utama yang menentukan arah pembangunan serta kesejahteraan warga Payakumbuh.

“APBD bukan sekadar angka di atas kertas. Di dalamnya terdapat semangat, tanggung jawab, dan harapan seluruh masyarakat Payakumbuh untuk hidup lebih baik,” pungkasnya.