Payakumbuh – KPK Perlu Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan Bank Jabar Banten (BJB).
Salah satu tokoh kunci yang dibutuhkan keterangannya adalah Lisa Mariana.
Keterangan dari Lisa dinilai penting untuk mengungkap jalur aliran dana dalam kasus ini.
KPK menyebut bahwa Lisa memiliki peran yang cukup signifikan dalam memahami skema distribusi uang.
Hingga saat ini, penyidik masih menunggu kesediaan Lisa untuk hadir memberikan keterangan.
Pemanggilan terhadap Lisa sudah dilakukan secara resmi sesuai prosedur hukum.
Namun, kehadirannya dianggap vital karena beberapa transaksi diduga berkaitan langsung dengan dirinya.
Baca Juga : Kadis di payakumbuh Tabrak Warga Sedang Jogging hingga Tewas, Pelaku Kabur
KPK berharap Lisa dapat bekerja sama secara kooperatif dalam proses hukum ini.
Kejelasan aliran dana akan membantu membongkar keterlibatan berbagai pihak dalam kasus tersebut.
Kasus yang menyeret nama-nama penting ini menyorot perhatian publik karena melibatkan institusi keuangan besar.
Menurut informasi awal, dana dalam kasus ini diduga dialihkan ke beberapa rekening pribadi maupun perusahaan.
Salah satu perusahaan yang diduga menjadi tempat transit dana tersebut terkait dengan Lisa Mariana.
Oleh karena itu, penjelasan Lisa sangat krusial untuk mengurai simpul kasus yang kompleks ini.
Penyidik KPK meyakini bahwa Lisa mengetahui sumber, jalur, dan tujuan dari sebagian besar transaksi yang mencurigakan.
Dalam dokumen penyelidikan, nama Lisa tercantum dalam beberapa catatan keuangan yang disita.
Data tersebut berupa bukti transfer, slip setoran tunai, hingga komunikasi digital antar pihak terkait.
KPK menyatakan telah mengantongi cukup bukti permulaan, namun keterangan Lisa akan memperkuat konstruksi hukum kasus ini.
Kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Bank BJB diduga melibatkan manipulasi pembiayaan proyek.
Beberapa proyek yang dimaksud terkait dengan pinjaman modal usaha yang tidak sesuai prosedur.
Sejumlah pihak diduga menerima keuntungan pribadi dari proses pencairan dana tersebut.
KPK juga mengindikasikan adanya praktik gratifikasi dan suap dalam kasus ini.
Praktik tersebut dilakukan dengan modus
